• IKOM

    Muda, Lugas, Berkualitas

  • CONTACTS

Lika-Liku Kebebasan Pers Dua Tahun Kepemimpinan Presiden Jokowi

Sebagaimana kita ketahui, Kebebasan Pers dan berekspresi merupakan nadi dari demokrasi seperti yang tercantum dalam beberapa pasal Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 tentang mengeluarkan pikiran dan pendapat yang berikutnya menjadi cikal bakal lahirnya undang-undang yang berbentuk Lex Speciali Derogat le Generali yaitu Undang-Undang Pers. Dengan hadirnya landasan Yuridis tentang Pers ini seharusnya bisa menjamin kebebasan Pers sebagai pilar demokrasi ke-4 yang berupaya menjadi lembaga kontrol sosial agar terwujudnya nilai Keadilan Sosial.

Pada 20 Oktober kemarin, genap sudah dua tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo, namun bagaimana kondisi lika-liku kebebasan Pers pada dua Tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo?. 

  • Hambatan Lewat Kekerasan

Pada Era Presiden Joko Widodo, kebebasan Pers mengalami banyak hambatan oleh tingginya kekerasan terhadap Jurnalis, sebagaimana yang dijelaskan dari Aliansi Jurnalis Independen dan LBH Pers, kekerasan terhadap jurnalis mencapai puncak tertinggi pasca reformasi yang didukung oleh Infografis yaitu kasus tertinggi kekerasan terhadap Jurnalis terjadi pada tahun 2020 lalu dengan jumlah kasus sebanyak 117 Jurnalis. kekerasan ini berbentuk perusakan alat, intimidasi, kriminalisasi, dsb. Penyumbang kasus kekerasan yang banyak terjadi dari total keseluruhan tersebut, adalah pada peliputan demonstrasi Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law.

  • Kritik Lembaga Reporter Without Borders

Salah satu lembaga nirlaba yang bergerak di bidang kebebasan Pers, Reporters Without Borders, juga turut memberikan kritik dengan memberikan peringkat 113 yang meningkat dibandingkan sebelumnya pada tahun 2020, Indonesia peringkat 119 dalam kebebasan Pers. Meski meningkat, pada tahun 2021 Indonesia masih dikategorikan merah yang artinya Difficult Situation atau situasi yang sulit. dalam posisi Posisi ini berada jauh di bawah negara tetangga Timor Leste yang menempati tingkat 71 yang dikategorikan sebagai warna oranye yaitu situasi bermasalah. Analisis ini diukur berdasarkan Pluralisme atau seberapa opini terwakili di media, Independensi Media yang mengukur sejauh mana media dapat bebas dari pengaruh politik, Lingkungan dan Swasensor menganalisis kantor media beroperasi, Kerangka Legislatif yang mengukur intervensi daam pemberitaan, Transparansi yang mengukur transparansi institusi, Infrastruktur yang mendukung, dan Terakhir adalah tingkat Kekerasan.

Dari analisis tersebut, setidaknya RSF memberikan rasionalisasi peringkat yang  mencatat beberapa poin kritik terkait kebebasan Pers di era Presiden Jokowi di antaranya adalah janji akses media asing ke Papua yang belum juga ditunaikan, intimidasi jurnalis yang terjadi di Papua seperti yang salah satunya terjadi oleh seorang jurnalis senior Papua, Viktor Mambor, pemutusan akses internet di papua pada tahun 2020 yang pada akhirnya Jokowi dan Komifo dinyatakan bersalah setelah digugat ke PTUN, dan label Hoax yang digunakan sebagai tindakan represif sebagaimana yang dikatakan oleh Menkominfo, Johnny G Plate yang mengatakan bahwa demo Omnibus Law terjadi karena Hoax versi Pemerintah.

Hambatan Lewat Ancaman Siber

Ancaman bagi Pers kini tidak hanya lewat ancaman yang bersifat  konvensional seperti di era orde baru yaitu pembredelan, atau kekerasan,dsb. Tetapi saat ini kebebasan Pers pada era media baru telah bermutasi lewat serangan siber. Menurut catatan Aliansi Jurnalis Independen menilai sepanjang 2020-2021 setidaknya ada 14 kasus kejahatan siber terhadap Jurnalis seperti yang terjadi pada kasus “Project Multatuli” yang mengalami serangan siber setelah memberitakan dengan judul reportase “Tiga Anak Saya Diperkosa, Saya Lapor ke Polisi. Polisi Menghentikan Penyelidikan.” ancaman ini berupa web yang tidak bisa diakses dan yang lebih disayangkan, kasus tersebut dicap Hoax oleh Polres Luwu Timur. ini menanadakan sebuah pembungkaman yang sudah memenuhi delik dalam pasal 14 (1) Undang-Undang no 40 tahun 1999  tentang penghalangana untuk menyebarluaskan informasi dan terkait kejahatan Siber dalam pasal 32 Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang peretasan.

Peningkatan Tipis Versi Rilis Dewan Pers

Dewan Pers tentang peningkatan Kebebasan Pers di Indonesia dari skor 73,71 di tahun 2019, 75,27 di tahun 2020, meningkat tipis menjadi 76,02 berdasarkan rilis Dewan Pers. Dari angka tersebut, menunjukkan bahwa posisi kebebasan Pers di Indonesia memasuki kategori Pers yang cukup bebas. Namun sayangnya peretasan situs “Project Multatuli” diretas setelah beberapa Indeks Kebebasan Pers baru dirilis

  • Saran

Kedepanya mungkin bisa menjadi Evaluasi bagi Pak Presiden yang selalu memuji Pers di setiap perayaan hari Pers nasional untuk bisa tegas memperbaiki agar kedepanya kebebasan Pers sebagai garda terdepan memberikan informasi, lebih terjaga. Upaya pembenahan ini tidak cukup sekadar merevisi UU ITE saja, Implementasi di lapangan menjadi sangat penting. Satu tahun perayaan disahkanya Omnibus Law kemarin juga seharusnya menjadikan evaluasi untuk pemerintah apa yang harus diperbaiki, karena telah menyisakan kenanganan buruk bagi publik yang tidak digubris lalu menjadi korban aparat yang anarkis, khususnya bagi jurnalis yang juga menjadi korban represifitas aparat saat meliput Demo Undang-Undang Cipta Kerja. Maka dari itu, pembenahan ini dapat dimulai dari evaluasi Aparat Polri yang  pemimpinya di secara hak prerogatif dipercaya oleh Presiden langsung, namun secara Intens juga terlibat sebagai penghambat terhadap kebebasan Pers sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Bidang Advokasi Aliansi Jurnalis Independen, Erick Tanjung bahwa mayoritas pelaku kekerasan terhadap jurnalis dengan persentase 70 persen.  kedepanya mudah-mudahan Pak Jokowi juga memiliki political will untuk mengawal kasus kejahatan siber yang terjadi kepada beberapa media dengan hukum yang berlaku.

Referensi 

https://www.google.co.id/amp/s/nasional.tempo.co/amp/1518282/aji-nilai-laporan-terhadap-narasumber-project-multatuli-bentuk-kriminalisasi
https://www.google.co.id/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2021/04/15/10475541/pembungkaman-kritik-dan-memburuknya-kebebasan-berekspresi-di-era-jokowi
https://m.antaranews.com/berita/2135618/aji-pelaku-kekerasan-terhadap-jurnalis-paling-banyak-adalah-polisi
https://www.google.co.id/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2021/05/03/12035131/aji-ada-14-serangan-digital-terhadap-jurnalis-dan-media-sepanjang-2020-2021
https://www.merdeka.com/peristiwa/sepanjang-2020-terjadi-117-kasus-kekerasan-terhadap-jurnalis.html

Infografis

https://www.google.co.id/amp/s/koran.tempo.co/amp/nasional/463409/tren-kekerasan-terhadap-wartawan-di-era-jokowi
https://rsf.org/en/indonesia
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/01/13/lbh-pers-ada-117-kasus-kekerasan-terhadap-jurnalis-selama-2020

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *